BANJARSARI, KABUPATEN BANDUNG — Momentum peringatan Hari Desa Nasional (Hardesnas) 2026 yang digelar di Lapangan Babakan Tanara, Desa Banjarsari, Kecamatan Pangalengan, kembali memantik sorotan tajam terhadap kualitas pelayanan pemerintahan desa di Kabupaten Bandung.
Acara Hardesnas yang dipimpin oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna sekaligus menjadi arena bagi bupati untuk mengeluarkan arahan langsung kepada para kepala desa agar meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat di tingkat akar rumput.
Dalam pidatonya, bupati menegaskan bahwa desa tidak lagi sekadar entitas administratif tetapi harus menjadi ruang nyata pelayanan, pemerataan pembangunan, dan pemberdayaan warga desa agar warga rasakan dampaknya secara konkret.
Namun arahan tersebut membuka pertanyaan publik mengenai sejauh mana kepala desa saat ini benar-benar melayani masyarakat dan bukan hanya mengelola anggaran desa sebagai birokrasi semata tanpa menimbulkan perubahan sosial yang dirasakan luas.
Salah satu kepala desa peserta menyatakan bahwa pelayanan administrasi, seperti pengurusan dokumen kependudukan dan bantuan sosial, masih menemui kendala birokrasi yang kerap membuat warga harus bolak-balik ke kantor desa atau kecamatan untuk sekadar menuntaskan layanan dasar.
Bupati Bandung selanjutnya memadukan agenda Hardesnas dengan program “Bunga Desa (Bupati Ngamumule Desa)”, dimaksudkan untuk menyerap aspirasi warga langsung serta melihat kondisi di lapangan secara faktual, bukan hanya lewat laporan tertulis atau pidato resmi.
Momen ini sekaligus menjadi sorotan atas fakta bahwa selama ini pemerintah desa berhadapan dengan dilema antara tuntutan pelayanan publik yang baik dengan keterbatasan anggaran dan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa.
Pengamat pemerintahan desa menyatakan bahwa peningkatan pelayanan desa seharusnya bukan semata himbauan seremonial, tetapi memerlukan audit kinerja desa, transparansi alokasi dana desa, dan evaluasi hasil pembangunan yang diukur berdasarkan indikator jelas.
Bagi Kabar Pinggiran, peringatan Hardesnas 2026 ini bukan sekadar seremonial tahunan, tetapi ujian bagi kepala desa dan pemerintah daerah: apakah janji meningkatkan pelayanan bisa diwujudkan dalam kinerja nyata yang dirasakan oleh warga, atau hanya menjadi retorika tanpa hasil konkret.
Red
Posting Komentar